Menkominfo Sebut Empat Tantangan Kepemimpinan Digital

JAKARTA (Floresku.com) - Menghadapi era disrupsi, kepemimpinan digital menjadi kunci untuk mengubah sistem dan lansekap menjadi lebih baru. Perubahan itu diperlukan untuk memandu pesatnya  digitalisasi yang memunculkan beragam inovasi dan perubahan besar secara fundamental.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, laju arus digitalisasi yang terjadi begitu cepat memacu organisasi publik dan privat di seluruh dunia untuk melakukan perubahan yang dapat dimulai dari titik kepemimpinan digital.

"Kepemimpinan digital ini merupakan salah satu kunci keberhasilan transformasi digital nasional, mengingat para pemimpin semakin dituntut untuk memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang tangkas dan relevan dengan perkembangan era digital," ujarnya dalam Pembukaan Digital Leadership Academy (DLA) yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Senin, 13 September 2021.

Menurut Menkominfo, para pemimpin baik sektor privat maupun publik sangat memerlukan pengeahuan substantif.

"Pengetahuan substantif menstimulasi pemikiran-pemikiran segar, dinamis, dan visioner, serta kesempatan untuk berinteraksi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital nasional maupun global," jelasnya.

Persiapkan SDM

Menteri Johnny menjelaskan empat tantangan bagi para pembuat kebijakan di era kepemimpinan digital saat ini, diantaranya mendorong transformasi digital sebagai perubahan cara hidup baru, memfasilitasi tata kelola e-government dan bisnis digital, menyusun kebijakan atau legislasi untuk mendukung transformasi digital, serta meningkatkan kinerja melalui penyiapan dan pengembangan SDM di bidang digital.

Oleh karenanya, perlu mendorong kesiapan pemimpin Indonesia untuk berpacu dengan perubahan di era transformasi digital.

"Kesiapan pemimpin di Indonesia dalam berpacu dengan perubahan di era transformasi digital ini perlu didorong sesegera mungkin. Terlebih, karena Indonesia berpotensi memiliki nilai ekonomi digital sebesar 124 miliar Dollar Amerika Serikat pada tahun 2025, 40% dari ekonomi digital ASEAN, terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya," ujarnya.

Kementerian Kominfo telah menyiapkan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 sebagai pedoman strategis dalam melaksanakan agenda transformasi digital nasional.

"Peta jalan tersebut dirancang untuk diimplementasikan pada empat sektor strategis, seperti Infrastruktur Digital (Digital Infrastructure), pemerintahan Digital (Digital Governance), Ekonomi Digital (Digital Economy) dan Masyarakat Digital (Digital Society)," jelasnya.

Sedangkan dalam mewujudkan pengembangan masyarakat digital, Kementerian Kominfo memiliki tiga tingkatan pengembangan SDM.

"Dimulai dari tingkat kecakapan dasar (basic) melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Kementerian Kominfo yang menargetkan pelatihan literasi digital bagi 12,5 juta peserta setiap tahunnya, dari tahun ini sampai tahun 2024 mendatang", tandasnya.

Pada tingkat kecakapan Menengah (intermediate), Kementerian Kominfo menghadirkan Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memfasilitasi program upskilling maupun reskilling di bidang digital bagi 100.000 peserta di seluruh Indonesia di tahun 2021.

"Mulai tahun depan hingga tahun 2024, target akan ditingkatkan menjadi 200.000 peserta setiap tahunnya", paparnya.

Pada tingkat kecakapan lanjutan (advanced), Menteri Johnny menjelaskan program Digital Leadership Academy (DLA) yang merupakan program pelatihan unggulan sebagai manifestasi dari kerjasama triple helix antara unsur Pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi, dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.

"Pelatihan ini berfokus untuk meningkatkan kepemimpinan digital sebagai titik kritikal dalam mendorong akselerasi transformasi digital nasional", jelasnya.

Butuh Komitmen

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menegaskan, butuh komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berbasis digital (e-government).

"Menuju e-Governance paling tidak dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan, perencanaan pembangunan teknologi informasi yang berkesinambungan, penyusunan regulasi yang adaptif dengan perkembangan jaman, pembangunan SDM khususnya yang berkualifikasi teknologi dan informasi (TI) agar mempunyai kompetensi dan berkinerja tinggi dan dukungan yang optimal dalam peningkatan kapasitas satker yang mengemban tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi", jelasnya.

Menteri Yasonna mengajak para peserta DLA Kominfo untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

"Marilah kita wujudkan birokrasi berkelas dunia dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi I DPR RI; Meutya Viada Hafid.

Selanjutnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo; Hary Budiarto, Director Oxford Internet Institute dari University of Oxford, Profesor Victoria Nash; Co-Director Institute of Water Policy dari National University of Singapore, Profesor Eduardo Araral; dan Executive Associate Dean School of Public Policy and Management dari Tsinghua University, Profesor Zhu Xufeng. (SP/MLA)