Menpar Kawal Raja Ampat, Tolak Pariwisata Eksploitatif

SORONG (Floresku.com) - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mengawal implementasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044.

Dalam rapat Forum Koordinasi di Aston Sorong Hotel & Conference Center, Senin (11/5), Menpar menegaskan bahwa Raja Ampat harus dikembangkan sebagai destinasi wisata berkualitas berbasis konservasi dan keberlanjutan.

“RIDPN menjadi panduan bersama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu, dan tetap setia pada visi besar pariwisata berkelanjutan,” ujar Widiyanti.

Ia menekankan bahwa Raja Ampat tidak boleh menjadi korban industri wisata yang bersifat eksploitatif maupun ekstraktif.

Baca juga:

• Bos Travel Labuan Bajo Diduga Menipu, Wisatawan Nyaris Terlantar
• Bila BGN Menjelma Jadi Lembaga Superkuat di Era Prabowo
• Pesan Inspiratif: Berserah pada Bimbingan Roh Kudus

Menurutnya, kekuatan utama Raja Ampat justru terletak pada kelestarian alam dan ekosistem lautnya.

“Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism,” tegasnya.

Dalam evaluasi lapangan, Kementerian Pariwisata menemukan sejumlah persoalan serius, mulai dari ancaman terhadap ekosistem laut hingga pengaturan lalu lintas kapal wisata. Pemerintah pun tengah mengkaji penambahan mooring buoy atau pelampung tambat guna mencegah kerusakan terumbu karang akibat jangkar kapal wisata.

Selain itu, Menpar juga menyoroti ancaman overtourism seiring rencana peningkatan frekuensi penerbangan menuju Sorong. Ia mengingatkan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan harus tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

“Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, tetapi juga keamanan, kebersihan, layanan, aksesibilitas, dan penghormatan terhadap alam,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyebut Raja Ampat sebagai salah satu kawasan langka di dunia yang memiliki dua pengakuan UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan SDM pariwisata, minimnya transportasi antar pulau, hingga lemahnya konektivitas internet di wilayah terpencil.

Nausrau juga berharap dukungan penuh pemerintah pusat menjelang proses revalidasi UNESCO Raja Ampat pada Agustus 2026 mendatang. (SP-Leoni). ***