NTT, Termasuk 7 Provinsi yang Jadi Perhatian Khusus Penyaluran BST atau BLT Rp300 per Bulan

JAKARTA (Floresku.com) – Warga di 7 provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT)  menjadi perhatian khusus pemerintah dalam menyalurkan BST atau BLT desa senilai Rp300 per bulan.

Tujuh provinsi tersebut menjadi lokasi kemiskinan ekstrem sehingga dinilai layak mendapatkan bantuan berupa bantuan sosial tunai (BST) atau bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp300 ribu per bulan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam skema. 

• Nelayan Kabupaten Sikka dan FishOn Cloud Dactory Maumere Lakukan Ekspor Perdana ke Jepang dan Malaysia
• Unit Jatarnas Polres Manggarai Amankan BH, Pelaku Perjudian Dingdong di Ruteng
• HOMILI, Minggu, 31 Oktober 2021: Hukum yang Benar dan Menyelamatkan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun memberikan atensi khusus dalam penanganan kemiskinan ekstrem di daerah. 

Mendagri juga meminta Ditjen Pembangunan Daerah untuk bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil turun melakukan pendataan ke daerah lokasi kemiskinan ekstrem.

"Saat ini terdapat tujuh provinsi yang menjadi wilayah yang perlu diperhatikan di dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang memerlukan pendataan akurat by name dan by address," kata Mendagri Tito seperti dilansir laman Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), www.dukcapil.kemendagri.go.id.
Ketujuh provinsi yang dimaksud adalah:
1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. NTT
5. Maluku
6. Papua Barat 
7. Papua.
Menyambut perintah Mendagri, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dengan segera mengumpulkan jajarannya dengan menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama bersama Kepala Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota, wabil khusus tujuh provinsi yang digarisbawahi Mendagri Tito Karnavian.

"Rakor ini untuk menghitung data awal kelompok masyarakat miskin ekstrim dengan menggunakan data penerima manfaat bantuan langsung tunai tahun 2020 di tingkat desa. Datanya ada di Kementerian Desa dan menggunakan DTKS kategori desil 1. Kemudian data ini dipadankan dengan database nasional," kata Dirjen Zudan.

Dirjen Dukcapil juga menyampaikan agar dibuat grup WhatsApp Data Kemiskinan Ekstrem yang berisi anggota grup terdiri Kadis Dukcapil, Dinsos, PMD di tujuh provinsi dan 35 kabupaten dalam koordinasi dan merapikan data sampai bantuan bisa disalurkan.

"Tugas kita adalah menyiapkan data awal agar bantuan pemerintah bisa segera ditransfer. Karena kemiskinan ekstrem tahun ini tidak akan mungkin bisa turun tingkat tanpa memberikan tambahan penghasilan," kata Dirjen Zudan.

Dia juga menambahkan tentang 3 pilar percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu, ditambah pendapatannya, dikurangi pos-pos pengeluarannya, dan dikurangi kantong-kantong kemiskinannya.

Pemulihan ekonomi nasional

Sebelumnya, BLT Desa atau BST Rp300 ribu per bulan tengah disiapkan pemerintah. Durasi pemberian bantuan langsung tunai tersebut selama 3 bulan.

Dalam keterangan seperti dilansir laman Kemenko Perekonomian, www.ekon.go.id, keputusan memberikan BST atau BLT berdasarkan hasil evaluasi dan usulan optimalisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 yang antara lain mengatur:

“Realokasi Perlinsos untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2021.

Untuk Penambahan/ top-up Kartu Sembako, nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa re-alokasi Perlinsos lainnya a.l. KPM Sembako dan cadangan Perlinsos, di mana Kemenkeu tengah menghitung ketersediaan anggarannya.

Penambahan/ top-up bantuan Kartu Sembako dan  BLT Desa sebesar Rp 300 ribu untuk durasi 3 bulan ( s/d Des 2021), pada 35 Kabupaten Prioritas Program pengentasan kemiskinan ekstrim.”

• SENDAL SERIBU, Minggu 31 Oktober 2021: Kunci Bahagia dalam Hidup, 3 M: Mengasihi, Mengasihi dan Mengasihi
• YAS (21), Pria Asal Boru, Flores Timur, Meninggal Dunia Usai Bertengkar dengan Istrinya
• Angin Puting Beliung Sapu 26 Rumah Warga di Desa Tana Duen Kecamatan Kangae

Selain itu ada usulan tentang perluasan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang disalurkan lewat Kementerian Ketenagakerjaan.

“Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021, di mana terdapat sisa dana BSU 2021 sebanyak Rp 1,7 triliun akan dioptimalkan penggunaannya untuk perluasan cakupan wilayah penerima manfaat BSU 2021, sebagaimana  usulan dari Menteri Ketenagakerjaan kepada Komite PC-PEN.

Detail perluasan cakupan wilayah tersebut mempersyaratkan:
(1) Tidak ada perubahan kriteria penerima,
(2) Perubahan hanya terkait cakupan wilayah, menjadi level nasional (514 Kab/Kota di 34 Provinsi)
(3) Total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut
(4) Perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya (Prakerja, PKH, BPUM dll.).”
Oke, semoga bantuan sosial tunai (BST) atau bantuan langsung tunai (BLT) Desa Rp300 ribu untuk tiga bulan segera cair ya. ***