Presiden Jokowi: Kepala Daerah Harus Menyesuaikan Diri dengan Perkembangan Teknologi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau, para kepala daerah senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dengan begitu, dapat tetap optimal melayani masyarakat di tengah kondisi merebaknya wabah global COVID-19. 

"Kita juga harus siap untuk melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang-peluang yang ada," ujar Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan di Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Rabu (4/5).

Mengandalkan penggunaan teknologi mutakhir dalam kondisi wabah global COVID-19, lanjut Presiden Jokowi, memang sangat dibutuhkan. Sebab, dengan menggunakan teknologi ini berbagai pelayanan pemerintahan dapat dilakukan dengan medium dalam jaringan (daring).

"Pelayanan pemerintahan tidak bisa secara luring, maka kita harus berubah cepat menggunakan instrumen online atau daring," katanya.

Saat ini, penggunaan teknologi menjadi tulang punggung dalam pelayanan pemerintahan di masa pandemi. Sehingga, menguasai teknologi menjadi kunci penting dalam mendorong pelayanan publik yang berkualitas ke depan.

Mengingat, penggunaan teknologi kini telah merambah ke berbagai sektor yakni pendidikan, bisnis, kesehatan, perbankan dan lain sebagainya. Banyaknya sektor yang mengadopsi teknologi maka sudah seharusnya kepala daerah mempersiapkan jajarannya untuk mengantisipasi hal itu.

"Kita juga harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengantisipasi semua itu harus responsif terhadap deskripsi yang membuat dunia berubah sangat cepat," imbuhnya.

Peran dari pemerintah daerah harus memastikan, bahwa teknologi yang berkembang pada berbagai sektor tersebut dapat dimanfaatkan secara positif oleh berbagai lapisan masyarakat. Sehingga, adanya teknologi membawa dampak kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat.

Hitung secara detail, efisiensi yang diberikan oleh teknologi tersebut dapat berdampak seperti apa di kehidupan masyarakat. Lakukan hal itu, dengan menggunakan metodologi pertimbangan timbal balik investasi yang berkelanjutan di suatu daerah.

"Kita garis bawahi, ini harus jelaskan manfaatnya terutama manfaat publik manfaat bagi masyarakat dan negara," pungkasnya.