Terkait SDK Malasera, Anton Moti: 'Saya Kecewa dengan Eksekutif Kabupaten Nagekeo'

MALASERA (Floresku.com) - Ketua Komisi III DPRD Nagekeo, Antonius Moti mendatangi para guru SDK dan perwakilan komite sekolah guna mendengar dari mulut pertama  terkait kondisi gedung sekolah yang rusak berat,   Kamis, 13 Januari 2021, pagi. 

SDK Malaera  berdomisili di Kampung Malasera, Desa Nata Ute, Kecamatan Nangaroro, tepat di garis perbatasan antara Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ende.

'Setelah membaca berita di floresku.com tentang kondisi gedung SDK Malasera yang rusak, saya tergerak untuk melihatnya secara langsung. Meski saya ini buka anggota dewan dari Dapil Nangoro, saya merasa bertanggung jawab untuk melihat bagaimana  kondisi gedung sekolah yang sebenarnya," jelas Anton kepada media ini melalui aplikasi Whatsapp.

• Agustinus Heret, Pedagang Bakso Keliling yang Tak Kenal Menyerah
• Wisatawan: 'Pelayanan Pariwisata di Gua Rangko Labuan Bajo Sangat Buruk'
• Kapal DLU Dharma Rucitra VII Mulai Melayani Warga Sikka

Anton juga mengatakan bahwa kedatangannya ke SDK Malasera didorong oleh rasa kemanusiaan dan  kepedulian akan  keamanan dan kenyamanan warga, dalam hal ini para siswa dan para guru SDK Malasera.  Sebab, gedung sekolah yang rapuh dapat menimbulkan malapetaka sesewaktu.

"Kita tentu tidak inginn ada yang siswa  ataupun guru yang jadi korban kalau  gedung sekolah yang rusak itu roboh.  Negara atau pemerintah Indonesia  khususnya Pemda Nagekeo, harus hadir untuk menjamin kenyaman dan keamanan warganya  sendiri, ' ungkapnya.

'Dalam kondisi seperti seperti sekarang, jangan lagi dibedakan antara sekolah swasta da sekolah negeri. Sebab, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, yang belajar di sana adalah anak-anak bangsa yang harus dijamin keamanannya," tandasnya.

'Makanya, saya  kecewa dengan eksekutif di Kabupaten Nagekeo yang terkesan mengabaikan kondisi gedung sekolah yang sudah rusak berat tersebut," ujarnya.

Sebab,  lanjut Anton, saya dengar  dari para guru bahwa Wakil Bupati Nagekeo sudah pernah datang dan melihat kondisi sekolah, tapi tidak ada tindak lanjutnya. 

"Begitu pula dengan Bupati Don (Bupati Nagekeo, red). Saat meresmikan BTS (Base Transceiver Station, red) di Kampung Malasera pada awal  Desember lalu, Bupati Nagekeo seharusnya menyempatkan diri melihat kondisi gedung sekolah yang rusak itu. Sebab lokasi BTS berdekatan dengan gedung sekolah," cetusnya.

• Anggota Komisi III DPRD Sikka Bicara Soal Pengaduan Paulus Pensianus, Karyawan Hotel Nusra
• Vaksin Booster dan Vaksin untuk Anak Di Flores Timur Belum Bisa Dilakukan
• Menhub Budi Karya Meninjau Pelaksanaan Tol Laut di Pelabuhan Lorens Say Maumere

Sebagai anggota dewan atau wakil rakyat,  Anton mendesak agar eksektutif Kabupaten Nagekeo segera  turun tangan dan berkoordinasi dengan pihak Yayasan Persekolahan Umat Katolik Nagekeo (Yapersukna) untuk merenovasi gedung sekolah tersebut.

“Sayangnya untuk anggaran 2022 ini sudah disahkan, dan renovasi SDK Malasera tidak masuk dalam anggaran. Meski demikian Pemda dan Yapersukna dan Komite Sekolah perlu mencarikan jalan keluar segera,” tandasnya.

Memberi apresiasi

Kepedulian dan sikap cepat tanggap Anton Moti, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dewan, mendapat apresiasi dari para alumni SDK Malasera yang tergabung dalam grup Whatsapp. 

Mereka merasa bersyukur bahwa ada anggota DPRD Nagekeo yang cepat tanggap dan peduli dengan kondisi gedung  SDK Malasera.

Beberapa alumni yang dimintai tanggapan  oleh media ini mengapresiasi inisiatif anggota DPRD Nagekeo, Anton Moti. 

“Terimakasih untuk Pak Anton Moti atas kunjungan ke SDK Malasera. Luar biasa, walau pun bukan dari Dapil Nangaroro, tapi Pak Anton sangat peduli dengan kondisi gedung SDK Malasera, ” ungkap Silvi, salah satu alumnus yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. 

“Kehadiran Pa Anton membesarkan hati kami . Sekarang kami tahu mana pejabat  yang cepat tanggap dan peduli dengan persoalan yang dihadapai masyarakatnya, dan mana yang tidak peduli,” ujar seorang alumnus yang enggan diebutkan namanya.

 Namun,  lanjutnya, kehadiran Pa Anton yang adalah anggota dewan bukan berasal dari Dapil Nangaroro menimbulkan  pertanyaan: “Ke mana anggota dewan yang berasal dari Dapil Nangaroro?” 

‘’Menurut saya, ketakhadiran anggota dewan dari Dapil Nangarroro seakan membenarkan anggapan rakyat bahwa  ada anggota dewan yang mau mendekatkan diri dengan rakyatnya kalau menjelang pemilihan, tapi setelah itu tidak mau tahu dengan masalah yang dihadapi rakyatnya,' ungkapnya lagi.

Mendahulukan kebutuhan rakyat, khusunya generasi muda

Ketika dimintai komentarnya   Maxi Ali, lulusan SDK  Malasera tahun 1977 mengatakan, masalah yang dihadapi SDK Malasera adalah hal yang sangat krusial dan sangat umum terjadi di Indonesia.

'Memang ada alumni yang melemparkan wacana supaya SDK Malasera dinegerikan saja. Tapi wacana itu yang paling berwewenang membahaskanya adalah Yapersukna sebagai perintis, penyelenggara dan pemilik sekolah, bukan oleh pihak lain. Alumni misalnya  boleh urun rembug kalau  diminta oleh Yapersukna,’ jelasnya.

Lagi pula, lanjutnya, dalam perspektif nasional, menegerikan sekolah swasta bukan merupakan pilihan terbaik saat ini. Sebab, negara juga kewalahan dalam urusan pendidikan, terutama soal  penyediaan infraktruktur dan sumber daya manusianya. Makanya, negara justru membutuh partisipasi swata. 

Data Kemendikbud juga menyebutkan pada tahun ajaran 2018/2019 terdapat total ruang kelas dari sekolah-sekolah negeri (SD, SMP, SMA dan SMK) yang rusak di seluruh Indonesia mencapai 969.817 ruang kelas. Per Oktober 2021, hanya sekitar 14 persen ruang sekolah yang ada di Indonesia dalam kondisi baik dari total 1.413.523 ruang kelas

Jadi,  katanya lagi,  gedung sekolah rusak itu adalah masalah yang lurmrah di seluruh Indonesia. Namun,  hal yang lumrah secara nasional, tidak boleh menjadi alasan bagi Pemda Nagekeo untuk membiarkan gedung-gedung sekolah di wilayahnya tidak direnovasi segera.

"Tentu saja alasan klasiknya adalah Pemda memiliki dana APBD yang terbatas.  Tapi, mengapa untuk proyek mercu suar seperti pembangunan bandara misalnya, Pemda  Nagekeo bisa mengusahakan atau melobi Pemerintah Pusat atau Kementerian Perhubungan untuk membiayainya,  lalu  untuk infrastruktur pendidikan yang mencerdaskan generasi muda,  Pemda Nagekeo tidak melakukannya?" tanyanya.

"Barangkali cerita mengenai SDK Malasera sekarang ini bisa menjadi  bahan refleksi bagi Pemda Nagekeo supaya 'mendahulukan hal yang utama dan dibutuhkan rakyat, khususnya generai muda, bukan mendahulukan hal yang diinginkan oleh pejabat dan pelaku ekonomi kelas atas," pungkasnya.  (SA)***