JAKARTA (Floresku.com) - Setelah revisi UU IKN yang melanggar UUPA 1960 dan Putusan MK dengan memberikan keistimewaan berlebihan 190 tahun Hak Guna Usaha (HGU) kepada para investor dan korporasi perkebunan di Proyek IKN Kalimantan Timur, pemerintah di ujung periode kekuasaannya kembali menerbitkan satu lagi regulasi kontroversial terkait pertanahan yaitu  Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 (Perpres 78).

 Dalam konsiderannya, Perpres 78 ini diteken Presiden untuk mengatur tata cara penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah demi percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Aturan termutakhir ini penting diwaspadai sebab di dalamnya merancang tata-cara pemerintah menghapus hak-hak dasar rakyat atas tanah. 

Dalam keterangan persnya, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan hadirnya perpres ini menunjukkan bahwa hak atas tanah (HAT) sebagai konstitusionalitas petani, buruh tani, masyarakat adat dan rakyat miskin yang termarginalkan dalam struktur agraria, termasuk janji penyelesaian konflik agraria dalam kerangka Reforma Agraria semakin jauh panggang dari api.

Selanjutnya  Konsorsium Pembaruan Agraria mengemukakan pandangannya terhadap substansi Perpres 78 sebagai berikut.

Pertama,  pembohongan produk hukum. Sebab di balik judulnya yang terkesan humanis, perpres ini berorientasi sebaliknya, yakni bertujuan untuk menghapus hak dasar rakyat atas tanah yang telah dijamin Konstitusi dan UUPA 1960. 

• Tak Ada Tikar dan Selimut Para Pengungsi Gunung Lewotobi Tidur di Meja dan Bangku Sekolah
• Sejumlah Rute Kereta Dialihkan Imbas Tabrakan KA Turangga, KAI Daop 5 Purwokerto Memohon Maaf

Nama perpres ini memang terkesan humanis karena hendak mengurus “dampak sosial kemasyarakatan” sebagai akibat dari kebutuhan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Ironisnya, isinya merumuskan bagaimana tata cara pemerintah menggusur masyarakat dari tanah yang menjadi tempat tinggal, tanah kelahiran dan sumber penghidupannya.

Semakin ironis karena nilai-nilai philosofis dan ideologis dari konstitusionalisme agraria warga yang telah dilindungi dan dijamin Konstitusi dan UUPA berujung pada pemberian “santunan”. Pasal 1 Ayat (3) perpres berbunyi: “Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.”

Pemberian santunan memberi kesan sebagai bentuk “sumbangan kemanusiaan” agar masyarakat bersedia digusur. Padahal, istilah santunan dipakai karena hak masyarakat atas tanah dianggap telah nyata-nyata bukan milik rakyat, kemudian masyarakat diusir dengan menggunakan istilah pemberian santunan. 

Itulah sebabnya Perpres 78 tidak menggunakan terminologi ganti-kerugian seperti UU Pengadaan Tanah. Perpres ini menggunakan istilah lain yaitu “santunan”, yang menunjukkan bahwa hak atas tanah warga tidak ada, tidak diakui, maka pemerintah  melakukan bentuk kebaikan atau kemurahan hati (charity) pemerintah dengan memberikan santunan. 

Dalam terminologi santunan Perpres 78, tidak ada persfektif kewajiban negara (state obligation) untuk membayar ganti-kerugian yang diderita masyarakat atas kehilangan tanahnya secara patut dan proporsional dengan memperhitungkan kerugian materil maupun non-materil, sehingga tetap bermartabat pasca dihilangkan hak atas tanahnya.

• Para Guru SD Terpencil di Gunungkidul Ajarkan Dunia Pertanian Dasar ke Siswa
• Perang Tak Terhindarkan, Sejumlah Negara Keluarkan Ultimatum ke Houthi

Kedua, Perpres 78 memfasilitasi model pembangunan pro-modal besar yang selama ini dijalankan. Perpres merancang sistem pengalokasian tanah yang semakin berwatak pro-pemodal melalui mantra-mantra ”demi pembangunan”, ketimbang berwatak kerakyatan (populis) melalui pembangunan yang berperfektif Reforma Agraria. 

Padahal, sejak 1960 melalui UUPA para pendiri bangsa sudah sangat revolusioner dan visioner dalam merumuskan fondasi hukum agraria yang kuat dan populis, yakni; mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong.

Perspektif pemberian santunan dan charity uang kepada masyarakat korban, yang menguasai dan memiliki tanah merupakan persfektif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UUPA. Alih-alih memperbaiki kelemahan-kelemahan regulasi dan birokrasi yang menghambat penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, pengakuan hak atas tanah bagi rakyat, justru presiden melahirkan perpres yang semakin memadamkan bahkan mengancam kebijakan Reforma Agraria seluas 9 juta hektar yang telah dijanjikan oleh presiden sendiri. Dengan demikian, watak politik-hukum agraria yang dianut perpres menyimpang dari ideologi UUPA. 

Ketiga, perpres ini bersifat anti-Reforma Agraria dan menyeleweng jauh dari prinsip hukum agraria nasional dengan klaim “pemerintah pemilik tanah”. Dengan prinsip semacam itu sudah barang tentu diskriminasi hak petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat miskin serta kelompok marginal lainnya yang masih memperjuangkan hak atas tanah akan semakin meluas, konflik agraria akan semakin parah. 

Perpres ini patut ditolak sebab menganut paham yang sesat bahwa tanah-tanah yang dikuasai masyarakat adalah bersumber dari “tanah milik” pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan tanah negara dalam pengelolaan pemerintah alias hak pengelolaan (HPL) (Pasal 3). 

Pasal 3 di atas adalah bentuk nyata praktik domien-verklaring seperti jaman Belanda, yang telah dihapus UUPA. Selain itu, frasa “tanah milik pemerintah” dan “tanah negara dalam pengelolaan pemerintah” adalah bentuk kesewenang-wenangan lainnya yang ditentang UUPA, sekaligus melanggar Konstitusi. Pemerintah “lupa”, bahwa dalam hukum agraria nasional yang kita anut, pemerintah bukan lah pemilik tanah. Putusan MK terkait hak menguasai dari negara telah jelas menyatakan itu.

Perumus perpres ini melanggar Pasal 9 UUPA yang telah menjamin bahwa; Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Perpres ini memaknai konsep “masyarakat yang menguasai tanah” dengan sangat sempit dan legalistik semata. Akibatnya persfektif perpres ini memandang masyarakat sebagai kelompok warga negara yang pada dirinya sama sekali tidak melekat hak atas tanah sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara melalui penguasa. Masyarakat menjadi kelompok illegal dalam perpres ini. Tidaklah mengherangkan jika bentuk penyelesaiannya adalah memberikan santunan, bukan dalam persfektif penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemulihan hak atas tanah masyarakat.

• HOMILI Pater Gregor Nule, SVD, Minggu 31 Desember 2023
• Bacaan I, Pesta Keluarga Kuudus, Yesus, Maria dan Yosef, Minggu, 31 Desember 2023
• Tutup Tahun 2023, NTT Terima ‘Kado Pahit’ Berupa Pemulangan Tiga Jenazah PMI

Keempat, selain penguasaan tanah oleh masyarakat tidak diakui, perpres ini merumuskan prasyarat berlapis, yang diskriminatif dan berwatak ’pelit’ kepada rakyat, dengan cara menyaring siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan santunan.

Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat (santunan) dari penanganan dampak sosial kemasyarakatan ini hanya bagi mereka yang menurut kaca-mata pemerintah telah menguasai dan memanfaatkan tanah (‘bukan miliknya’) secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus. Filter ke dua adalah syarat masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat. 

Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Terkandung watak ‘pelit’ negara kepada rakyat terkait hak atas tanah, kontras dengan watak memanjakan investor melalui pemberian puluhan juta hektar tanah-tanah maha luas dalam bentuk HGU, HTI, HPL, ijin tambang, dll, kepada segelintir badan usaha.

Dengan rumusan pasal demikian, lantas bagaimana dengan wilayah-wilayah konflik agraria dimana petani dan masyarakat adat mengalami konflik dengan klaim-klaim HGU negara (BUMN/PTPN), HGU swasta, Perhutani, HTI, klaim kawasan hutan dll? 

Dengan syarat-syarat penyaringan di atas, maka perpres ini akan berlaku sangat diskriminatif terhadap perkampungan/desa-dea, tanah pertanian, wilayah adat dan daerah-daerah konflik agraria. 

Menurut normatif hukum dari perpres ini, maka akan ada puluhan juta keluarga, petani, buruh, masyarakat adat dan kelompok rentan yang dianggap tidak berhak atas tanah, tidak layak juga mendapatkan santunan, sehingga satu-satunya opsih layak digusur langsung.

Kelima , perpres ini produk hukum yang tidak perlu, bentuk penghamburan uang Negara, memperparah carut-marut hukum, overlapped dan inkonsistensi dengan UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Perpres 78 ini tidak perlu dan overlapped, sebab kebutuhan pemerintah untuk memperoleh tanah demi pembangunan dan investor sebenarnya dapat menggunakan instrumen UU Pengadaan Tanah dan regulasi turunannya. 

Kita tahu bahwa UU pengadaan tanah telah diubah (”diperkuat”) pasal-pasalnya untuk kepentingan investasi dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ”direvisi” lagi melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/ 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. 

UUCK telah memperluas cakupan  “kepentingan umum” dalam UU Pengadaan Tanah tidak hanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pengadaan tanah untuk kepentingan kawasan industri hulu dan hilir, minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan dan kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD. 

Dalam perpres ini pemerintah juga menunjukkan inkonsistensinya dengan cara menggunakan istilah “penyediaan tanah”, seolah berbeda dengan istilah “pengadaan tanah” dalam UU Pengadaan Tanah. 

Padahal Perpres 78 ini menyatakan sendiri bahwa Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Pasal 1 Ayat (2)). 

Artinya Perpres ini mengatur hal yang sama dengan regulasi lainnya dengan menggunakan istilah berbeda-beda. Lantas, mengapa membuat regulasi baru? 

Sebuah penghamburan anggaran untuk urusan penyediaan tanah yang sudah ada instrumen hukumnya, lebih-lebih makin melahirkan carut-marut hukum agraria.  

Keenam, wilayah berlaku perpres ini dirancang secara nasional untuk percepatan proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan tanah dalam skala luas, meski demikian substansinya juga memuat tiga ”strategy exit” kebutuhan khusus pemerintah untuk melanjutkan eksekusi pembangunan Proyek Rempang Ecocity-Batam. 

Tiga strategy exit tersebut nampak ketika perpres ini mengatur siapa leading sector birokrasi yang akan menjalankan mandat perpres. 

Awalnya perpres ini memberikan kewenangan kepada gubernur untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, disingkat Tim Terpadu (Pasal 8). 

Selanjutnya soal kewenangan perpres ini mengatur sedemikian rupa agar pasal-pasalnya sesuai dengan kebutuhan spesifik eksekusi PSN Rempang: 

1. Perpres ini menyatakan bahwa kerja Tim Terpadu di bawah gubernur harus berdasarkan rapat yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Lumrahnya, urusan pengadaan/penyediaan tanah seharusnya di bawah jurisdiksi Kementerian ATR/BPN, bukan kemenko perekonomian. Tetapi kita ketahui bahwa konflik agraria akibat pengukuran paksa di Rempang Eco-city pemicunya adalah langkah Kemenko Perekonomian menetapkan Proyek Rempang Eco-city sebagai proyek strategis nasional (PSN). Artinya perpres ini ditujukan sebagai landasan hukum memuluskan proyek-proyek berlabel PSN di bawah Kemenko Perekonomian. 
2. Guna memuluskan eksekusi PSN Rempang Ecocity, perpres ini juga memberikan pintu pengecualian sebagai strategy exit lainnya, yakni disebut “pendelegasian kewenangan”.  Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada wali kota, dengan alasan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lain (Pasal 12). Kita ketahui bahwa Walikota Batam memiliki jabatan rangkap sekaligus sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang bertanggungjawab langsung di lapangan untuk pelaksanaan PSN Rempang Eco-City
3. Strategy exit ketiga, semakin nyata kepentingan PSN Rempang Ecocity; dalam hal Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan berlokasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kewenangan gubernur dalam Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan diberikan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pasal ini semakin jelas memperlihatkan kepentingan khusus perpres terkait Proyek Rempang Ecocity. Mengapa demikian? Sebab, selain Bintan dan Karimun, Batam masuk ke dalam ketegori Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/free trade zone).

Demikianlah, perpres ini menjadi jalan keluar bagi pemerintah untuk menangani dampak sosial PSN di Batam dengan cara memberikan santunan, sebagai cara halus menggusur warga Rempang dari tanahnya. 

Anehnya, ketimbang membuat regulasi yang memang khusus untuk penyelesaian kasus Rempang, pemerintah memilih menyamarkan kepentingan khusus tersebut di dalam perpres yang wilayah berlakunya bersifat umum dan akan berdampak luas pada masyarakat, tidak hanya di Batam, tetapi juga masyarakat di berbagai daerah lainnya.

Konsorsium Pembaruan Agraria memandang telah terjadi kemunduran drastis kualitas produk-produk hukum agraria di Indonesia yang menyangkut pertanahan, kehutanan, pertambangan, pertanian dan pangan. 

Atas dasar 6 (enam) pandangan di atas, maka Konsosrsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan; 

1) Menolak Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2023; 

2) Mendesak Presiden RI untuk segera mencabut Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2023; 

3) Mendesak Pemerintah kembali pada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita UUPA 1960. 

Kami juga mengecam DPR RI yang tidak menjalankan fungsi kontrolnya sebagai wakil rakyat.

Seharusnya DPR RI menjadi terdepan dalam menegakkan konstitusi dengan cara memastikan seluruh tanah dan kekayaan alam bangsa ini dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah bukan dimiliki pemerintah sebagai kekuasaan absolut, dan tidak untuk diobral kepada segelintir kelompok badan usaha/korporasi dan pengusaha. (SP/Sandra). ***