Aktivis HAM di Sikka Gelar Aksi Demo di Depan Halaman Kantor DPRD Soal Kasus 17 Anak di bawah Umur.

MAUMERE (Floresku.com) -Para aktivis HAM di Kabupaten Sikka di antaranya Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK), Jaringan Pemerhati HAM Sikka, dan, Kelompok Perempuan Anti Human Trafficking, dan beberapa organisasi mahasiswa melakukan aksi damai,di Halaman Gedung DPRD Kabupaten, Sikka, Rabu, 03 November 2021.

Aksi damai itu dalam rangka mempertanyakan proses penyelesaian kasus 17 anak yang di razia Polda NTT pada tanggal 15 Juni 2021 lalu di empat Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Maumere.

Mempertanyakan fungsi kontrol DPRD Sikka. Di mana fungsi kontrol DPRD Sikka dalam kasus 4 PUB di Maumere dengan leluasa melakukan praktek perdagangan orang?

• Sabtu Ini, Para Polwan dari 17 Negara Akan Hadiri 'Konferensi Polwan Sedunia' di Labuan Bajo
• Rangkul IDAI, PrimaKu Hadirkan 'Solusi Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak Indonesia'
• Aktivitas Pemantau Keuangan Negara Mabar, Dicekal Pemerintah Kabupaten

DPRD Sikka sampai hari ini tidak menunjukkan Sikap yang jelas terkait kasus Perdagangan Orang terhadap 17 Anak, padahal kasus ini menyedot perhatian publik secara luas baik secara lokal maupun nasional. 

Para aktivis juga membawa spanduk dan pamflet saat melakukan aksi damai di dalam halaman kantor DPRD.

“Kemana kiblat DPRD Sikka? ” “Kepada Masyarakat atau kepada mafia trafiking?”  Begitu tulisan yang terpampang pada sejumlah spanduk yang dibawa para aktivis. 

Mereka menyatakan bahwa DPRD wajib dan bertanggungjawab melindungi warga Sikka dari berbagai bentuk praktik eksploitasi. 

Agar kasus ke-17 anak itu di tuntaskan dengan menggunakan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO.

Setelah beberapa saat berorasi, Ketua DPRD Sikka mengizinkan sebanyak 6 orang perwakilan untuk bertemu Ketua DPRD Donatus David.SH di ruang kerjanya di antaranya Sr. Eustochia Monika Nata, SSPs, Pater Hubert Thomas Hasulie SVD, Pater Vande, SVD, Sr. Ika, Jhon Bala dan Silvan Anggi.

Dalam pertemuan itu pihak DPR mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian, pihak mengaku adanya indikasi kuat perdagangan orang yang dilakukan oleh pihak PUB.

Ketua DPRD Kabupaten Sikka Donatus David SH dalam diskusi  terebut menymbut baik rekomendasi kolompok aktivis  agar segera dibentuk tim gugus dengan tugas untuk menyelasaikan  permasalahan yang terjadi.

Terhadap kasus yang melibatkan 17 anak yang menjadi korban DPRD kab sikka mendesak  polda untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

Pantauan media ini, sejak pagi, puluhan aktivis HAM dari berbagai LSM itu telah berkumpul di halaman biara SSps Maumere.Sekitar pukul 09:00 WITA, mereka mulai bergerak ke arah barat menuju kantor DPRD Sikka. Sepanjang jalan menuju kantor DPRD Sikka, mereka melakukan orasi-orasi. Setibanya di halaman Kantor DPRD Sikka, mereka terus melakukan orasi di halaman Kantor DPRD dengan membawa puluhan spanduk dan pamflet.

Rute yang di lalui pada aksi hari kedua yaitu, dari titik kumpul di halaman biara SSps atau parkiran SMAK Bhatyarsa Maumere menuju kantor DPRD selanjutnya kearah Kantor Bupati Sikka (Mardat). ***