Kesejahteraan Guru Swasta Tidak Terjamin, SDK Wailamung Hadapi Masalah Serius

MAUMERE (Floresku.com) - Kepala Sekolah SDK Wailamung, Maria Evipania Bura, S.Pd., mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai kesejahteraan guru di sekolah swasta. 

Menurutnya, guru-guru swasta, khususnya di SDK Wailamung, tidak memiliki jaminan kesejahteraan yang layak.

“Gaji guru honorer di sekolah swasta hanya Rp500.000 per bulan, sementara dana BOS yang diterima hanya Rp250.000 per bulan. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan kebutuhan guru,” ujarnya.

Beban Kerja Berat

Maria menambahkan, guru di sekolah swasta menghadapi beban kerja yang tidak kalah dengan sekolah negeri. Mereka harus mengikuti berbagai kegiatan baik di tingkat sekolah, kabupaten, maupun kecamatan.

“Kami memiliki 55 siswa dan kegiatan sekolah sangat banyak. Kami harus melakukan hingga 10 kali transportasi untuk berbagai kegiatan, dan itu sangat sulit dalam hal pembiayaan,” jelasnya.

Minim Dukungan Pemerintah dan Yayasan

Maria juga menyoroti minimnya perhatian dari pemerintah maupun yayasan. Proposal penegerian SDK Wailamung telah diajukan sejak November 2024, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.

• Akhirnya Jejak Trinil Pulang ke Tanah Air
• Polisi Bersedia Lakukan Ekshumasi dan Autopsi Jenazah Vian Ruma
• Digital Banking BRI Makin Unggul, 99,1% Transaksi Nasabah Berbasis Teknologi

“Dalam forum resmi, kami sudah sepakat untuk mengalihfungsikan sekolah swasta menjadi negeri. Tetapi, pihak yayasan belum menindaklanjuti, bahkan Pastor Paroki Bintang Laut Nebe belum mengeluarkan surat rekomendasi,” ungkapnya.

Usulan Penegerian SDK Wailamung

Maria berharap SDK Wailamung segera dinegerikan agar kesejahteraan guru meningkat dan mutu pendidikan terjamin.

“Kami juga meminta dukungan pembangunan lapangan futsal dan pagar pengamanan. Semoga sekolah ini segera dinegerikan, agar masa depan kami lebih terjamin,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan Afridus Audakter, S.Pd., guru operator SDK Wailamung. Ia menyoroti kebijakan baru berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2025 yang menurunkan alokasi gaji guru swasta dari 50 persen menjadi 40 persen

“Akibat aturan itu, gaji kami turun dari Rp250.000 menjadi hanya Rp183.400 per bulan. Kami butuh perhatian serius dari yayasan dan pemerintah, khususnya Dinas PKO Kabupaten Sikka,” tegasnya.

Dukungan Masyarakat

Dukungan juga datang dari Afridus Sari, Kepala Seksi Pemerintahan Desa sekaligus perwakilan orang tua murid. Ia menegaskan, pemerintah desa bersama masyarakat aktif mendukung proses penegerian SDK Wailamung.

“Kami sudah melakukan pertemuan bersama komite, masyarakat, pemerintah desa, hingga paroki. Usulan penegerian juga sudah sampai ke keuskupan. Hambatan utama adalah belum adanya rekomendasi dari Paroki Bintang Laut Nebe,” jelasnya.

Menurutnya, kontribusi yayasan terhadap pembiayaan sekolah swasta sangat minim, sementara beban justru ditanggung orang tua murid yang banyak berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

“Karena itu, kami berharap pihak paroki dan yayasan berpikir ulang. Sekolah swasta, khususnya SDK Wailamung, menghadapi banyak kendala, bahkan perlengkapan sekolah pun sangat terbatas. Penegerian adalah solusi terbaik,” pungkasnya. (SP/Silvia). ***