Dana desa
Pemuda Matapat Siap Gruduk Kantor Desa Kombo
Senin, 16 Maret 2026 08:41 WIB
Penulis:redaksi
Koordinator Lapangan Aksi Demo Kelompok Pemuda Martapat, Adris Trista Boy (Dokpri Trista via WA Vian Dalang)
LABUAN BAJO (Floresku.com) - Kelompok pemuda dari Dusun Matapat, Desa Kombo, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Desa Kombo pada Kamis, 26 Maret 2026.
Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik pemerintah desa yang dinilai belum berjalan optimal.
Koordinator lapangan aksi, Adris Trista Boy, saat ditemui media ini di kediamannya pada 16 Maret 2026, mengatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan respon terhadap berbagai keluhan warga mengenai kualitas pelayanan pemerintah desa.
Menurut Adris, masyarakat merasakan langsung berbagai persoalan dalam pelayanan administratif maupun program sosial yang seharusnya menyentuh kebutuhan warga.
Baca juga:
- Bacaan Liturgis, Senin, 16 Maret 2026
- Paus Leo XIV Minta Konflik Timur Tengah Diakhiri
- Kedubes Rusia Gelar Buka Puasa Bersama 4.000 Jemaah di Masjid Istiqlal
"Banyak warga menilai pelayanan pemerintah desa masih jauh dari harapan. Baik dalam proses pendataan sosial maupun pelayanan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,"ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat adalah pengelolaan data kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Aplikasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini digunakan pemerintah daerah hingga desa untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara daring dan terintegrasi.
Melalui sistem tersebut, pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses verifikasi, validasi, dan pembaruan data masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tujuannya agar penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih akurat dan tepat sasaran.
Namun, menurut Adris, dalam praktiknya pengelolaan data melalui aplikasi tersebut di Desa Kombo dinilai belum berjalan sesuai mekanisme yang diharapkan.
"Ada kesan bahwa pengoperasian aplikasi SIKS-NG belum dipahami secara optimal oleh pihak pemerintah desa, sehingga berdampak pada proses pendataan masyarakat," katanya.
Selain persoalan data sosial, kelompok pemuda juga menyoroti pengelolaan dana desa yang menurut mereka perlu lebih memperhatikan asas manfaat bagi masyarakat.
Adris menyebutkan bahwa sejumlah program desa dinilai belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil warga. Ia berharap pemerintah desa dapat lebih membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan.
"Harapan kami, program-program desa disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan keinginan pemerintah desa,"tegasnya.
Rencana aksi tersebut, lanjut Adris, diharapkan menjadi sarana penyampaian aspirasi secara terbuka sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik di tingkat desa.
Para pemuda juga berharap pemerintah desa dapat merespons aspirasi masyarakat melalui dialog konstruktif demi peningkatan pelayanan dan pembangunan yang lebih partisipatif di Desa Kombo. (Vian Dalang). ***