Program Baru BPJS TK Jaminan Kehilangan Pekerjaan Berlaku Februari 2022, Inilah Manfaatnya

JAKARTA Floresku.com) -Pemerintah akan meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) pada Februari 2022 mendatang. Program ini merupakan program jaminan sosial jangka panjang bagi karyawan atau pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Lalu apa saja manfaatnya? Dalam program tersebut, pekerja akan mendapat jaminan tunai selama enam bulan, dimana tiga bulan pertama sebesar 45 persen dari upah  dan tiga bulan berikutnya sebesar 25 persen dari upah. Namun ada batasan upah dalam program ini, yakni maksimal Rp 5 juta. 

Selain itu, pekerja juga akan mendapat akses terhadap informasi tenaga kerja dan pelatihan kerja.

• Bantu Ibu Hamil Melahirkan Bayinya di Tengah Jalan, Bidan Esthy Inggur Dapat Pujian dari Warganet
• PLN Gandeng Polres Ende Laksanakan Kegiatan Vaksinasi
• Unggah Foto Keju di Sosmed, Seorang Pria Diciduk Polisi, Ternyata Ini Alasannya!

Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, kementerian PPN atau Bappenas Muhammad Cholifani menyatakan saat ini persiapan program JKP sudah mencapai 90 persen, dimana program ini sudah terintegrasi sampai di Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), dan juga BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan.

Rencananya akan launching di bulan Februari 2022,” kata Cholifani saat dihubungi TrenAsia.com, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, program tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan itu akan sangat membantu mengurangi beban penduduk usia produktif yang kehilangan pekerjaan, terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Program ini  akan membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, disamping program bantuan sosial lainnya seperti PKH, BST, dan BLT.

Adapun, persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar bisa mendapatkan manfaat dari program ini, sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, pekerja harus terdaftar sebagai peserta selama 24 bulan, dengan masa iur 12 bulan dan membayar iuran berturut-turut selama 3 bulan.

• Menparekraf Sandiaga Uno: 'World Superbike' Mandalika Sumbang Multiplier Effect Pariwisata di Lombok
• Polres Sikka Bangun Tempat Sholat Baru, Antisipasi Terjadi Kepadatan di Mushola
• SENDAL SERIBU, Selasa, 30 November 2021: SIAP IKUT YESUS: SIAP MENINGGALKAN SEGALANYA BAGI DIA

Selain itu, ekerja juga harus terdaftar sebagai peserta seluruh program BP Jamsostek yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Cholifani menambahkan, terkait putusan MK yang memberi mandat agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam 2 tahun ke depan, tidak akan berdampak terhadap program JKP ini. Pemerintah bertekad untuk mematuhi amant MK tersbut, terutama terkait perbaikan tata urut dan subtansi UU tersebut.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP sendiri merupakan aturan turunan dari Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (*)

Tulisan ini telah tayang di jogjaaja.com oleh Ties pada 30 Nov 2021