Terkait Unjuk Rasa Kenaikan Tiket ke TNK, Senator Angelo Wake Kako Minta Polisi Tidak Represif

RUTENG (Floresku.com) - Anggota DPD RI Angelo Wake Kako meminta aparat kepolisian untuk tidak boleh melakukan tindakan represif terhadap peserta demonstrasi dalam rangka menolak kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK). 

Hal itu ia sampaikan sebagai respons atas dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan saat aksi unjuk rasa di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada Senin 01 Agustus 2022.

Aksi ini bersamaan dengan pemberlakuan kebijakan kenaikan tarif menuju TNK dari sebelumnya hanya Rp150.000,00 per orang menjadi Rp3,75 juta per orang per tahun. 

• Proyek AMB di Desa Nanga Labang, Matim Mubazir, Pipa Meteran Rusak
• SENDAL SERIBU, Senin, 01 Agustus 2022: Milikilah Hati yang Berbelaskasih

Tidak hanya memberlakulan kenaikan tarif, Pemerintah Provinsi NTT juga membatasi jumlah wisatawan yang datang ke pulau yang dihuni Komodo tersebut sebanyak 200 ribu orang saja untuk satu tahun. 

Dari beberapa video dan foto yang beredar luas di media sosial tampak aksi bentrok antara para demonstran dengan aparat saat aksi unjuk rasa berlangsung di kota ujung barat Pulau Flores itu.  Akibatnya, beberapa orang dari massa aksi dari para pelaku wisata mengalami luka baik di bagian pelipis, kepala maupun bagian alis. Selain mengalami luka, tiga orang dari massa aksi  ditahan aparat keamanan dari Polres Mabar.

"Aparat keamanan tidak boleh melakukan tindakan represif, sebab unjuk rasa dilindungi Undang-undang. Saya sampaikan apresiasi kepada teman-teman pelaku pariwisata yang menyampaikan apresiasi dengan cara berunjuk rasa secara damai," ujar Angelo kepada awak media, Senin sore. 

Tidak hanya itu, ia juga meminta pemerintah untuk menaikan harga tiket sewajarnya dan harus melakukan sosialisasi secara masif. Hal itu penting dilakukan agar ada persamaan persepsi tentang biaya konservasi sebagaimana selalu didengungkan Pemerintah Provinsi NTT di balik kenaikan tarif ke TNK. 

PT Flobamor Harus Jadi Supply Chain

Dalam keterangannya pula, Angelo juga meminta PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh hanya berurusan dengan tarif tiket menuju TNK. 

"Urusan pariwisata ini tidak boleh satu pintu begitu," ujar mantan Ketua Presidium PP PMKRI itu. 

Menurut dia, PT Flobamor harus juga bergerak di bidang supply chain atau rantai pasok hasil petani di Pulau Flores untuk kebutuhan pariwisata di Labuan Bajo. 

PT Flobamor harus bisa menghubungkan petani dengan pasar pariwisata Labuan Bajo. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap keberlangsungan petani di Pulau Flores. 

"Karena saya melihat banyak kebutuhan pariwisata Labuan Bajo dipasok dari luar. Seharusnya PT Flobamor bermain juga sebagai supplier hasil produksi petani ke pasar pariwisata," katanya. (Jivansi/Igen P.). ***