Dana Desa Nita Diduga Diselewengkan Rp200 Juta

MAUMERE (Floresku.com) – Inspektorat Kabupaten Sikka menemukan dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Nita, Kecamatan Nita, dengan nilai mencapai lebih dari Rp200 juta. 

Temuan ini mencuat setelah dilakukan pemeriksaan reguler terhadap pengelolaan keuangan desa untuk periode 2021–2025.

Kepala Desa Nita, Herman Ranu (HR), mengakui adanya temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa audit dilakukan lima tahun sekali sehingga banyak selisih pencatatan yang menumpuk. 

Menurutnya, sistem pemeriksaan yang jarang justru membuat aparat desa kesulitan memahami aturan teknis pengelolaan dana.

“Kalau bisa setiap tahun diaudit. Kami ini awam soal administrasi. Kalau lima tahun baru diperiksa, pasti banyak temuan. Sekarang kami menunggu LHP dan siap bertanggung jawab mengembalikan dana. Ini jadi pembelajaran penting ke depan,” ujar HR.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Nita, Diana, membenarkan adanya temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan pada akhir November hingga awal Desember 2025, mencakup penggunaan dana desa sejak 2021. 

Dalam ekspose hasil audit pada 2 Desember 2025, ditemukan dua pihak yang harus bertanggung jawab.

“Untuk bendahara desa, nilainya Rp53.197.807, terkait pajak pajak  yang di ambil dari prosentase  pembiayaan kegiatan di desa. Sedangkan untuk kepala desa Rp160.424.395, terutama dalam kegiatan fisik, khususnya pekerjaan rabat jalan,” jelas Diana.

Baca juga:

• Satelit N5 Capai Orbit, Pemerataan Internet Diperkuat
• Indonesia Bertekad Majukan Pariwisata Lewat ATF TRAVEX 2026
• Jejak Tangan Tertua di Dunia Ditemukan di Sulawesi

Namun hingga kini, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi dari Inspektorat belum juga diterbitkan. Padahal, menurut regulasi, LHP seharusnya keluar paling lambat lima hingga tujuh hari setelah ekspose. 

Fakta bahwa hampir dua bulan berlalu tanpa LHP membuat BPD mempertanyakan kinerja Inspektorat.

Diana mengungkapkan bahwa keterlambatan ini disebabkan pergantian Inspektur di Inspektorat Sikka, sehingga hasil audit harus direview ulang oleh sekretaris dan pejabat baru. BPD sendiri sudah melakukan konsultasi resmi dan berencana kembali mengundang pihak terkait dalam rapat lanjutan.

“BPD hanya bisa menjalankan fungsi pengawasan setelah LHP terbit. Di situ ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan rekomendasi. Kalau tidak ditindaklanjuti, BPD akan ambil sikap tegas,” tegasnya.

Dalam proses pengawasan, BPD juga menemukan persoalan serius dalam pelaksanaan proyek fisik desa, yakni tidak difungsikannya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Padahal, TPK seharusnya berperan penting dalam pengendalian kegiatan pembangunan.

“Selama ini kami sering ingatkan agar TPK difungsikan, tapi tidak berjalan. Kepala desa sendiri pernah bilang TPK kerjanya lamban. Tapi itu tidak bisa jadi alasan, karena fungsi TPK itu wajib,” kata Diana.

Reaksi warga pun mulai bermunculan. Emanuel Kesasar, warga RT 01 RW 01 yang merupakan purnawirawan polisi, menuntut transparansi penuh dari pemerintah desa.

“Dana desa  itu adalah uang rakyat, tidak boleh ditutup-tutupi. Kalau ada yang menyelewengkannya ia wajib diproses secara hukum,” ujarnya tegas.

Hal senada disampaikan Silvester, warga RT 05. Ia menilai bahwa siapa pun yang terbukti menggunakan uang negara secara tidak sah harus diproses hukum.

Baca juga:

• Industri Pindar 2026: Transisi Menuju Pertumbuhan Berkualitas
• Polisi Kembali Periksa Pejabat KSOP Labuan Bajo
• Hujan dan Angin Bikin Warga Beru Cemas Saat Ikuti Musrenbang

“Jangankan Rp100 juta, uang Rp10 ribu saja harus dipertanggungjawabkan. Kalau sudah makan uang rakyat, harus kembalikan dan diproses secara hukum,” katanya.

Masyarakat Desa Nita berharap kasus ini menjadi momentum pembenahan tata kelola dana desa. Program dana desa, menurut warga, adalah kebijakan mulia untuk kesejahteraan rakyat dan tidak boleh dipermainkan, apalagi diselewengkan.

Kini, semua mata tertuju pada Inspektorat Sikka. Publik menunggu terbitnya LHP sebagai dasar hukum untuk menentukan langkah selanjutnya: apakah cukup dengan pengembalian dana, atau berlanjut ke proses hukum. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. (Silvia). ***