Gibran Siap Berkantor di IKN atau Papua: 'Saya Menunggu Perintah Presiden'

JAKARTA (Floresku.com) -Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi dengan santai wacana agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, atau bahkan di Papua. 

Dalam pernyataannya kepada media, Gibran menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan tugas dari mana saja, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Saya ini ‘prajurit’, saya menunggu perintah Presiden. Mau di IKN, mau di Papua, saya siap," kata Gibran, Selasa (29/7).

Gibran juga menyampaikan bahwa selama ini dirinya lebih sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan implementasi program-program pemerintah berjalan dengan baik. Ia menyebut pendekatan langsung ke masyarakat dan daerah merupakan bagian penting dari peran dan fungsinya sebagai Wakil Presiden.

"Saya jarang di kantor. Lebih banyak ke lapangan, ke daerah-daerah. Itu yang menurut saya penting, memastikan apa yang sudah diputuskan pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat," ujarnya.

• Wabup Sikka Hadiri Misa Pelantikan Ketua dan Kepala Sekolah Yayasan SANPUKAT: Pendidikan Harus Mewujudkan Perubahan Nyata
• Tingkatkan Performa Bisnis Lewat Dedicated Server IDCloudHost untuk Performa Maksimal
• Expo Desa KKN UNIPA Digelar di Bola, Bupati Sikka: UNIPA Adalah Universitas Kuat dan Besar di Flores dan NTT

Wacana Wakil Presiden berkantor di luar Jakarta muncul dari dua arah. Pertama, dari usulan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyebut kemungkinan Wapres akan berkantor di Papua.

 Namun, kemudian diklarifikasi bahwa yang akan berkantor di Papua hanyalah sekretariat Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua, bukan Wapres secara langsung.

Sementara itu, Partai NasDem mengusulkan agar Wakil Presiden mulai berkantor di IKN. Usulan ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan aktivitas pemerintahan di wilayah ibu kota negara yang baru.

Menanggapi dua wacana tersebut, Gibran menegaskan bahwa sebagai Wapres, ia tetap mengikuti arahan pimpinan tertinggi negara.

"Sekali lagi, saya ini menunggu perintah. Kalau memang itu yang dibutuhkan negara, saya akan jalankan," tegasnya.

Pernyataan Gibran ini dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk komitmen kuat untuk mendukung pemerataan pembangunan dan akselerasi program strategis nasional, termasuk di wilayah-wilayah timur Indonesia.

Sejauh ini, Istana belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai lokasi kerja Wakil Presiden. Namun, pernyataan Gibran memberi sinyal keterbukaan pemerintah terhadap berbagai opsi strategis demi pemerataan dan efisiensi pemerintahan ke depan. (Sandra). ***