Mahasiswa Gelar Aksi di Sikka, Soroti UMR, Korupsi, dan Kinerja DPRD

MAUMERE (Floresku.com)  – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sikka, bersama BEM Universitas Muhammadiyah Maumere, GMNI, dan HMI, menggelar aksi demonstrasi pada Senin (1/9) di Kota Maumere.

Aksi dimulai dari Lapangan Kota Baru dan berakhir di depan Gedung DPRD Kabupaten Sikka.

Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Sikka, Sahdan Saputra, yang bertindak sebagai koordinator aksi menegaskan bahwa banyak persoalan daerah yang menjadi sorotan mahasiswa. 

“Mulai dari UMR, korupsi, kinerja wakil rakyat, hingga persoalan infrastruktur pendidikan dan fasilitas umum,” ujarnya.

Terkait isu upah minimum, Sahdan menilai Sikka belum memiliki regulasi khusus. Saat ini, buruh di Sikka hanya mengikuti UMP yang ditetapkan pemerintah provinsi. 

“Kami menuntut agar ada UMR Kabupaten Sikka yang jelas. Dari hasil advokasi, kami temukan kerja-kerja buruh di Sikka sering dipandang sebelah mata. Karena itu kami turun memperjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.

• S e n a y a n (komat-kamit seadanya)
• Psan Inspiratif: Menolak Yesus dan Menutup Pintu Hati bagi Misi-Nya
• Demi Fulus, Pimpinan DPRD Mabar Tidak Pakai Mobil Dinas

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kondisi pendidikan dan kesehatan. Menurut Sahdan, banyak sekolah dan guru di Sikka yang masih minim fasilitas, serta pelayanan kesehatan yang belum merata. Mereka juga menilai distribusi bantuan sosial masih kerap tidak tepat sasaran.

Isu krusial lainnya adalah lemahnya kinerja DPRD Kabupaten Sikka. “DPRD seakan tidak hadir bersama rakyat dalam menyelesaikan persoalan daerah. Mereka terlalu nyaman dengan gaji besar, namun minim kontribusi bagi masyarakat,” kata Sahdan.

Dalam aksinya, mahasiswa menegaskan tidak akan melakukan tindakan anarkis. Mereka memilih menyuarakan aspirasi dengan tertib. “Kami menjaga fasilitas umum karena itu dibangun dari pajak masyarakat,” tambahnya.

Melalui aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah daerah dan DPRD Sikka lebih responsif terhadap persoalan rakyat, terutama terkait penetapan UMR kabupaten, peningkatan layanan publik, serta pemberantasan praktik korupsi di daerah. (Silvia). ***