'Siaga Flobamora' Akan Gelar Dialog Calon Gubernur SPK dengan Warga Diaspora Jabodetabek

JAKARTA (Floresku.com) - Relawan Siaga Flobamora akan menggelar Dialog Calon Gubernur Simon Petrus Kamlasi (SPK) dengan warga diaspora yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT)  di Jakarta.

Dialog tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan visi dan misi serta serta motivasi dalam membangun NTT yang masih mendapatkan label sebagai salah satu provinsi termiskis  di Indonesia.

Ketua Relawan Siaga Flobamora Wilfridus Yons Ebiet  mengatakan rencana dialog SPK dengan warga Flobanora disepakati dalam pertemuan SPK dengan pengurus Siaga Flobamora di Cibubur, Selasa, 18 Juni.

“Kami sepakat untuk segera melakukan dialog itu. Biar menjadi kesempatan SPK untuk memohon dukungan dari warga diaspora Flobamora dan menerima masukan sebelum bertarung  di Pilkada NTT,” ujar Ebiet melalui rilis yang diterima media ini. 

• Pesan Inspiratif: Berdoa, Berpuasa dan Memberi Sedekah (Mat 6:1-6.16-18)
• Gunung Lewotobi Erupsi, Pemkab Flores Timur Terkesan Masa Bodoh
• Relawan Nagekeo Dukung Melki Laka Lena Maju Jadi Gubernur NTT

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Umum Forum Siaga Flobamora Frans Watu. Ia mengatakan acara dialog akan dilakukan secepatnya karena waktu untuk Pilkada sudah sangat dekat.

“Kami usahakan secepatnya. Kalau bisa dalam akhir pekan ini,” demikian Frans.

Seperti diketahui SPK menggandeng  Andreas Garu dalam Pilkada Gubernur Provinsi NTT periode 2024-2029 yang berlangsung November tahun ini.

Lebih lanjut Ebiet yang adalah kader muda Gerindra dan juga Ketua Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT)  mengatakan SPK-Andreas Garu adalah figur yang layak memimpin NTT.

Menjadi Nomor Satu

Terkait dukungan partai, Ebiet lebih lanjut menjelaskan kalau saat ini tengah dalam proses finalisasi. 

“Kalau yang sudah pasti memberikan dukungan adalah Nasdem dan PKB,” ujarnya.

Hanya saja, SPK dan Andreas Garu terus mengusahakan untuk mendapatkan dukungan dari Gerinda karena posisi partai yang sangat strategis sebagai pemenang Pemilu nasional.
Dari kekuatan dukungan saat ini, menurut Ebiet, SPK tak akan menjadi orang nomor dua dalam pertarungan Pilkada NTT.

 “Kalau tak ada dukungan kuat tak mungkin beliau tinggalkan posisi sebagai TNI yang masih aktif hingga 11 tahun lagi.”

Simon Petrus Kamlasi  dilahirkan di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), saat ini menjabat sebagai Kasrem 161/Wira Sakti Kupang. Belum lama ini ia mendapat kenaikan pangkat sebagai Brigadir Jenderal (Brigjen).

Dengan kenaikan pangkat yang berlaku sejak 27 Mei 2024, SPK akhirnya ditarik ke Markas Besar TNI AD di Jakarta dan menjabat sebagai Staf Ahli Tingkat II Kepala Staf TNI-AD Bidang Lingkungan Hidup. 

• Pimpinan Bank BRI Maumere  Gelagapan Jelaskan ‘Kejanggalan’  Prosedur Dana PIP 29 Siswa SDI Iligetang
• BRI Maumere Janji Selesaikan Masalah Dana PIP yang Raib Paling Lambat Jumat, 14 Juni, Besok
• Tanggapi Kasus Dana PIP SDI Iligetang, Koordinator Pokja PIP, Sofiana Nurjanah: ‘Rekening Terlambat Diaktivasi Siswa, Dana Kembali ke Kas Negara’

Di kalangan TNI, SPK dikenal luas sebagai pencetus pompa hidrolik yang bisa membantu masyarakat dalam mendatangkan air bersih. Saat ini, sedikitnya sudah tercatat 300 titik air di NTT yang dibantu SPK melalui pompa hidrolik tersebut.

Terkait pencalonan sebagai Gubernur NTT, SPK memastikan segera mundur dari TNI kendati masih aktif dalam sebelas tahun ke depan.

Sementara itu, Andreas Garu adalah politisi kawakan dari Manggarai yang pernah mendapat kepercayaan dari warga NTT sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  RI periode 2014-2019.

Sebelum menjadi senator, Andreas Garu yang akrab disapa Andre adalah anggota DPRD Manggarai NTT  yang terpilih pada Pileg 2009.

Selama menjadi senator, dia mendapat kepercayaan duduk di Komite IV DPD RI. Andre  juga pernah menjadi anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, anggota Panitia Khusus Tata Tertib DPD RI, Wakil Ketua BKSAP DPD RI serta anggota Badan Pengkajian MPR.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai senator, Andre dipercayakan menjadi anggota Komisioner Badan Ketahanan Nasional dan Internasional (BKNI) Republik Indonesia periode 2020-2023. (*)