Presiden Jokowi
Kamis, 01 Juni 2023 11:04 WIB
Penulis:redaksi
JAKARTA (Floresku.com) – Soal cawe-cawe politik yang diakui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi sorotan. Ada yang mengkritik tapi banyak juga yang memuji.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, bahwa partainya berharap Presiden RI Joko Widodo memang tak bersikap netral di Pemilu 2024. Menurutnya, memang Jokowi perlu cawe-cawe agar Pemilu 2024 berjalan luber dan jurdil.
"PAN berharap Presiden Jokowi tidak boleh bersikap netral terhadap pemilu. Presiden mesti juga ikut terlibat dan bertanggung jawab agar pemilu 2024 berjalan secara luber, jurdil, aman, damai, dan bahagia," kata Viva kepada wartawan, Kamis (1/6).
Menurutnya, Presiden harus mengajak KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersikap mandiri, menjaga kualitas dan integritasnya agar pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat berjalan secara demokratis.
Selasa (30/5) Seskab Pramono Anung menegaskan, cawe-cawe Presiden Jokowi bukan berarti memberi dukungan kepada salah satu capres maupun cawapres tertentu.
Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta pihak-pihak yang berkuasa tak perlu khawatir pada pergantian kekuasaan pada 2024 mendatang.
“Bagi sekarang yang sedang bertugas, jangan khawatir, karena memang tugasnya akan selesai, dan itu adalah memang proses lima tahunan,” ujarnya.
Sebelumnya, Senin (29/5) Presiden Jokowi mengakui melakukan cawe-cawe dalam politik, namun itu disebutnya demi kepentingan bangsa dan negara.
"Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).
Isu cawe-cawe mencuat usai Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana untuk membahas politik.
Jokowi mengklaim cawe-cawe yang dilakukannya adalah demi kepentingan negara, agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan.
Jokowi menjelaskan Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju. Dia berkata harus ada sosok pemimpin yang melanjutkan berbagai pembangunan saat ini.
Jokowi menyebut Indonesia hanya punya waktu 13 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi. Jokowi mengingatkan tak semua negara berhasil menjadi negara maju meskipun mendapatkan momentum bonus demografi.
"Beberapa negara yang lepas dari negara berkembang menjadi negara maju Korsel, Taiwan, mereka bisa melompat. Indonesia bisa enggak menjadi negara maju?" ucapnya.
Ia pun bicara soal pergantian kepemimpinan negara pada Pemilu 2024. Jokowi mengaku tak ingin penerusnya di kursi kepresidenan kelak malah menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan.
"Kepemimpinan itu jangan maju mundur. Siapa pun yang memimpin harus mengerti apa yang dikerjakan, mikro, makro, situasi global,"tegas Jokowi yang secara konstitusi tak bisa mencalonkan diri lagi karena sudah menjabat presiden dua periode. (MAR)***
3 bulan yang lalu
4 bulan yang lalu