Menkominfo: Jangan Sampai Ada Gangguan Layanan 4G di Wilayah 3T

JAKARTA (Floresku.com) -Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama dengan mitra operator telekomunikasi PT. XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menekankan agar layanan seluler dan internet dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik tanpa ada kendala. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak semua pihak menjaga kualitas layanan telekomunikasi.

“Saya sangat menekankan jangan sampai terjadi interupsi pelayanan sinyal 4G bagi masyarakat khususnya masyarakat 3T (terdepan, terluar dan tertinggal),” ujarnya usai menyaksikan Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital di Jakarta Pusat, Selasa, 25 Januari 2022.

• Wabup Nagekeo Lantik Ignas Dita Jadi Kades Oda Ute, Kecamatan Nangaroro
• Kemenparekraf, BPOLBF dan PHRI Berkolaborasi Perkuat Rantai Pasok Industri Parekraf di Labuan Bajo
• Areal Persawahan di Dataran Gising, Elar Selatan, Matim Terancam Gagal Tanam

Menkominfo menegaskan agar masyarakat bisa menjangkau layanan telekomunikasi seluler 4G tanpa ada kendala. Hal itu, menurutnya menjadi tugas bersama BAKTI Kementerian Kominfo dan penyedia layanan seluler 4G.

“Pembangunan layanan seluler 4G melalui Base Transceiver Station (BTS) baik oleh BAKTI Kementerian Kominfo dan mitra operator seluler dapat dijangkau masyarakat tanpa terjadi masalah dalam pelayanan. Sekali layanan sinyal tersedia, tetaplah harus tersedia, ini tugas kita bersama,”  tandasnya.

Kepada Presiden Direktur XL Axiata Tbk Dian Siswarini dan Direktur PT Telekomunikasi Seluler Hendri Mulya Syam, Menteri Johnny berharap kerja sama dengan BAKTI Kementerian Kominfo yang akan berjalan selama setidaknya satu dekade ke depan berjalan dengan baik.

“Tidak ada pekerjaan yang tanpa masalah, masalah yang mungkin akan muncul membutuhkan kolaborasi dan kreativitas kita untuk menyelesaikan demi layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, Pemerintah telah mengembangkan dukungan pembiayaan  melalui skema-skema public private partnership atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Bahkan, sindikasi pembiayaan internasional dan domestik juga akan dilibatkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

“Karenanya saya mengajak lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan nasional untuk ikut mengambil bagian dalam skema pembiayaan pembangunan ICT infrastruktur, yang disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui BLU BAKTI maupun oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya,” paparnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang kemudian diterjemahkan lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Pemerintah berkomitmen agar sektor digitalisasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

“Kita harapkan bahwa pembangunan ICT infrastruktur di Indonesia akan menjadi lebih efisien melalui skema-skema yang disediakan baik melalui infrastructure sharing, spectrum sharing, pricing policy, floor and ceiling model pricing policy demi menjaga agar industri kita menjadi lebih sehat,” kata Menteri Johnny.

7.772 Titik Layanan Telkomsel

Direktur PT Telekomunikasi Seluler Hendri Mulya Syam dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi karena turut mendorong percepatan adopsi dan adaptasi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital, khususnya di wilayah 3T melalui kerja sama tersebut.

“Alhamdulillah, kami menyambut baik keputusan Bapak Menteri Kominfo yang telah menetapkan Telkomsel sebagai mitra kerja sama operasional dalam program penyediaan layanan 4G LTE pada area paket kerja sama 2 sampai 9 yang mencakup 7.772 desa di wilayah 3T,” ujarnya.

Menurut Hendri, kerja sama itu melengkapi seluruh layanan Telkomsel di wilayah Indonesia Timur. Sehingga dengan kepercayaan mendorong semangat Telkomsel sebagai mitra untuk menghadirkan kesetaraan akses jaringan broadband yang merata hingga ke pelosok negeri.

“Kami percaya setiap lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menikmati kemudahan dari pemanfaatan teknologi yang akan memberikan lebih banyak peluang untuk kemajuan,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Telekomunikasi Seluler dan BAKTI Kementerian Kominfo telah menggelar sebanyak 1.158 site USO di wilayah 3T. Menurut Hendri, hal itu membawa program berdampak positif terhadap perkembangan potensi lintas sektor.

“Yang akan menjadi tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai pelaku industri telekomunikasi dapat memastikan kehadiran akses jaringan broadband di wilayah 3T tersebut, dapat mendukung perputaran percepatan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi berbasis digital,” paparnya.

Dengan memperluas kolaborasi bersama pemangku kepentingan seperti mitra infrastruktur dan teknologi, PT Telekomunikasi Seluler menilai mitra device hingga dukungan penuh dari unsur pemerintah daerah akan menetukan kesuksesan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

• Yanverius Lelang, Kaur Desa yang Inspiratif
• Kapolda NTT Minta Para Penyidik Tipikor untuk Meningkatkan Knowledge, Skill dan Attitude
• Warga Desa Rondo Woing Minta Inspektorat Matim Audit Kinerja Pemdes Mereka

“Sekali lagi, ijinkan kami mengapresiasi keputusan Kementerian Kominfo dalam hal ini Pak Johnny G. Plate yang telah memberikan kepercayaan kepada Telkomsel bersama BAKTI untuk melanjutkan pemerataan akses broadband di wilayah 3T,” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut Menteri Johnny didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Inspektur Jenderal Doddy Setiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Informasi dan Komunikasi Anang Latif.

Hadir pula Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto, Presiden Direktur XL Axiata Tbk Dian Siswarini, Direktur PT Telekomunikasi Seluler Hendri Mulya Syam, serta Dewan Pengawas BAKTI Kementerian Kominfo. (MLA).