Menolak Indomaret di Nangaroro Bukan Berarti Menolak Kemajuan

Oleh: Frater Wanto Nusa*

Belakangan ini masyarakat Nangaroro disuguhi berbagai argumentasi yang mendukung pembangunan gerai Indomaret. Alasan yang dikemukakan terdengar menarik: membuka lapangan kerja, meningkatkan PAD, mempercepat kemajuan daerah, dan memberi lebih banyak pilihan kepada konsumen. 

Namun di tengah derasnya dukungan tersebut, suara masyarakat yang menolak justru perlu didengar secara lebih serius.

Penolakan terhadap Indomaret tidak boleh serta-merta dicap sebagai sikap anti-investasi atau anti-kemajuan. 

Penolakan itu lahir dari kekhawatiran yang wajar bahwa kehadiran jaringan ritel modern dapat menggerus ekonomi rakyat yang selama puluhan tahun menjadi penopang kehidupan masyarakat Nangaroro.

Selama ini kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi oleh perusahaan besar, melainkan oleh kios-kios kecil, warung keluarga, pedagang pasar, dan pelaku UMKM lokal. 

Mereka bukan sekadar pelaku usaha, melainkan bagian dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Keuntungan yang mereka peroleh berputar kembali di tengah masyarakat: untuk membiayai sekolah anak, kebutuhan keluarga, kegiatan sosial, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Tidak sedikit keluarga di Nangaroro yang menggantungkan hidupnya pada usaha kecil. Ada yang menjual sembako, ada yang membuka kios di depan rumah, ada pula yang menjadi pedagang tetap maupun pedagang musiman di pasar. 

Usaha-usaha ini mungkin tampak kecil jika dilihat secara individual, tetapi jika dihitung secara keseluruhan, merekalah yang selama ini menjaga perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. 

Baca juga:

• Paleoanthropologist AS, John Hawks: Menguntit Ebu Gogo yang Liar
• Kunu Toto, Nipado, Do Kepa, dan Sumpah Pemuda
• Debt Collector yang Menarik Kendaraan dari Konsumen Secara Paksa Dapat Dipidana

Karena itu, ketika muncul sebuah jaringan ritel modern dengan modal dan sistem yang jauh lebih besar, wajar jika sebagian masyarakat mempertanyakan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha-usaha tersebut.

Sebaliknya, Indomaret hadir sebagai perusahaan besar dengan kekuatan modal, jaringan distribusi, dan sistem bisnis yang jauh lebih kuat dibandingkan usaha kecil masyarakat. 

Dalam kondisi seperti itu, berbicara tentang persaingan yang sehat sering kali mengabaikan kenyataan bahwa kedua pihak tidak memulai dari titik yang sama. 

UMKM lokal tidak memiliki kemampuan membeli barang dalam jumlah besar, tidak memiliki jaringan nasional, dan tidak memiliki dukungan modal sebagaimana perusahaan ritel modern.

Karena itu, persoalan ini tidak dapat disederhanakan menjadi ajakan agar UMKM harus berinovasi dan siap bersaing. Inovasi memang penting, tetapi inovasi saja tidak cukup ketika pelaku usaha kecil harus berhadapan dengan kekuatan pasar yang jauh lebih besar. 

Di berbagai daerah, kehadiran ritel modern sering kali menimbulkan perdebatan yang sama, yakni bagaimana memastikan agar pelaku usaha lokal tidak menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses pembangunan.

Argumen bahwa Indomaret akan membuka lapangan kerja juga perlu dilihat secara kritis. Berapa banyak tenaga kerja yang akan diserap?

 Apakah jumlah tersebut lebih besar daripada potensi berkurangnya pendapatan puluhan kios dan toko kecil yang selama ini hidup dari pelanggan lokal? 

Jangan sampai masyarakat bergembira karena tercipta belasan pekerjaan baru, tetapi menutup mata terhadap puluhan keluarga yang perlahan kehilangan sumber penghasilan.

Selain itu, lapangan kerja yang dijanjikan perlu dilihat dari kualitasnya. Apakah masyarakat lokal akan memperoleh posisi yang layak dan berkelanjutan? 

Apakah kesempatan tersebut benar-benar diprioritaskan bagi putra-putri daerah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting diajukan agar masyarakat tidak hanya melihat manfaat jangka pendek, tetapi juga memahami dampak jangka panjang yang mungkin muncul.

Demikian pula dengan klaim peningkatan PAD. Sampai hari ini masyarakat belum disuguhkan data yang jelas mengenai berapa besar tambahan PAD yang akan diperoleh daerah. 

Lebih penting lagi, apakah peningkatan PAD tersebut sebanding dengan risiko melemahnya ekonomi rakyat yang menjadi tulang punggung masyarakat Nangaroro?

PAD tentu penting bagi pembangunan daerah. Namun pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya angka pendapatan daerah. 

Pembangunan juga harus diukur dari sejauh mana masyarakat kecil memperoleh manfaat secara langsung. Jika pada akhirnya sebagian besar keuntungan ekonomi justru mengalir keluar daerah sementara pelaku usaha lokal kehilangan daya saingnya, maka masyarakat berhak mempertanyakan apakah investasi tersebut benar-benar membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga Nangaroro.

Kita juga perlu bertanya: mengapa perhatian terhadap investasi begitu besar, sementara penguatan UMKM lokal sering kali berjalan lambat? 

Jika tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengapa tidak dimulai dengan memperkuat kios-kios lokal, menyediakan akses permodalan yang lebih mudah, memperbaiki pasar rakyat, dan menciptakan jaringan distribusi yang menguntungkan pelaku usaha setempat?

Pertanyaan ini bukan berarti menolak investasi. Sebaliknya, pertanyaan ini muncul karena masyarakat menginginkan pembangunan yang berakar pada kekuatan ekonomi lokal. 

Daerah yang kuat bukan hanya daerah yang mampu menarik investor, tetapi juga daerah yang mampu melindungi dan mengembangkan pelaku usaha yang telah lama hidup dan berjuang bersama masyarakatnya.

Kemajuan daerah tidak selalu harus ditandai dengan berdirinya gerai ritel modern. Kemajuan yang sejati adalah ketika masyarakat lokal menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar menjadi konsumen di daerahnya sendiri. Kemajuan yang sejati adalah ketika uang yang beredar di Nangaroro tetap memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Nangaroro.

Karena itu, penolakan terhadap Indomaret harus dipahami sebagai upaya menjaga ruang hidup ekonomi rakyat. Ini bukan soal takut bersaing, melainkan soal memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan mereka yang selama ini bertahan dengan usaha kecil dan kerja kerasnya sendiri.

Jika suatu investasi berpotensi melemahkan ekonomi lokal yang telah tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat, maka mempertanyakan, mengkritik, bahkan menolaknya merupakan hak yang sah dan bagian dari tanggung jawab warga untuk menjaga masa depan daerahnya sendiri. 

Dalam konteks itulah, suara-suara penolakan terhadap Indomaret di Nangaroro perlu dipahami, bukan sebagai hambatan bagi kemajuan, melainkan sebagai ajakan untuk memastikan bahwa setiap pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat yang akan menerima dampaknya secara langsung.*

*Frater Wanto Nusa adalah mahasiswa IFTK Ledalero, putera Wodomia, Desa Ola Ute, Kecamatan Nangaroro. ***